Laporan Badan Anggaran Terhadap Ranperda Tentang APBD 2023

  • Share

Lombok Tengah,MediaMe.Id. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah, menyetujui Ranperda APBD Loteng tahun anggaran 2023 dalam rapat paripurna pada, Senin 28 November 2022 di ruang sidang utama,Kantor DPRD Lombok Tengah.

Dalam Rapat paripurna tersebut di pimipin langsung, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, M. Tauhid, dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri SIP berlangsung khidmat.

Dalam sidang Paripurna kali Ini, dengan agenda sidang, ‘Laporan Badan Anggaran terhadap Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023″, disampaikan Hj. Nurul Adha dari Fraksi PKB.

Permintaan persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggarana 2023. Kemudian dilanjutkan dengan Pendapat akhir Kepala Daerah.

Dalam penyampaiannya juru bicara Badan Anggaran menyampaikan, konsep penganggaran merupakan sebuah konsep yang menterjemahkan penggunaan potensi dan sumber daya keuangan daerah yang tersedia untuk memenuhi tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin berkembang dan dinamis, yang diwujudkan dalam bentuk rencana keuangan pemerintah daerah, melalui program dan kegiatan pembangunan untuk mendorong masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih berkualitas.

Selanjutnya Nurul Adha meyampaikn, Sebagai bagian dari upaya efisiensi dan efektifitas anggaran itu, desain program yang terintegrasi dalam bentuk perencanaan yang komprehensif, harus menjadi jiwa kebijakan penganggaran yang dirumuskan oleh pemerintah daerah berserta perangkatnya, sehingga dalam tataran implementasi sebuah program dan kegiatan, akan memberikan gambaran bahwa pelaksanaan kebijakan anggaran pembangunan, memiliki nilai manfaat yang tinggi, tepat sasaran, dan memiliki dampak yang jelas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana yang tertuang pada “Peraturan menteri dalam negeri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023, mengisyaratkan bahwa dalam penyusunan program dan kegiatan, guna mencapai sasaran pembangunan daerah, pemerintah daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi”, paparnya. (Me.red)

  • Share