H. Ahkam, Sampaikan Pemandangan Umum Terhadap Ranperda Pembangunan Jangka Menengah

  • Share

Lombok Tengah, MediaMe.Id. Sembilan Praksi telah meyampaikan Pandangan Umum Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah, salah satunya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Sidang Paripurna yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (DPRD), berlangsung khidmat dengan prokes Covid-19 yang ketat di Ruang Sidang Utama Dprd di Jontlak Praya Tengah, 28 – 07.

H. Ahkam, S. Ag meyampaikan Pandangan Umum Fraksi PKB, mengucapkan selamat atas telah dilantiknya Saudara Lalu Firman Wijaya, ST., MT sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah teriring do’a dan harapan semoga Allah SWT senantiasa mridhoi setiap langkah kita dalam mengemban amanah masyarakat Lombok Tengah menuju “Masyarakat Lombok Tengah yang Religius, Sejahtera, dan Maju Berdaya Saing” sebagaimana Visi yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Lombok Tengah 2021 – 2031. Secara khusus, Fraksi PKB mengharapkan agar Sekda terpilih mampu menjaga sofiditas dan sinergisitas antara penyelenggara pemerintahan kabupaten Lombok Tengah sehingga senantiasa tercipta suasana yang harmonis dalam mendukung susksesnya berbagai agenda pembangunan daerah, ucapnya.

Selanjutnya Dewan dua periode dari Davil Praya, Praya Tengah ini mengatakan, Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa untuk menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran, diperlukan
perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah,
terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan
pembangunan yang dimaksud adaiah perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 Tahun (RPJPD), rencana pembangunan daerah jangka menengah 5 tahun (RPJMD), dan rencana pembangunan jangka pendek, Tahun (RKPD).

“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan operasionalisasi dari visi dan misi bupati terpilih. RPJMD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan kebijakan umum pembangunan jangka menengah yang merupakan penterjemahan periode lima tahunan dari RPJP yang berdurasi Zo tahunan. RPJMD ini, selanjutnya harus dijadikan acuan penyusunan RKPD sebagai bentuk perencanaan tahunan, selama 5 (lima) tahun periode pemerintahan”. Khusus terkait dengan RPJMD, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah selesai menyusun Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Lanjut H. Ahkam, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu yang lalu, Pemerintah Daerah telah mengajukan Ranperda tentang
RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026 yang didahului
dengan berbagai rangkai proses, termasuk pengajuan Rancangan Awal RPJMD kepada DPRD.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyadari sepenuhnya bahwa
sebagai suatu dokumen resmi rencana pembangunan daerah, RPJMD mempunyai kedudukan yang strategis dalam menjembatani antara perencanaan strategis jangka panjang dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dalam operasionalisasinya, RPJMD harus dijadikan rujukan utama seluruh pemangku kepentingan dalam
pembangunan daerah guna mencapai sasaran pembangunan dalam periode 5 (lima tahun) sesuai visi dan misi kepala daerah terpilih.

Untuk itu, Fraksi PKB ingin melihat Dokumen RPJMD Kabupaten
Lombok Tengah Tahun 2021-2026 dalam aspek yaitu aspek mekanisme dan aspek substansi.

A. Aspek Mekanisme
Sebagaimana yang telah disampaikan dalam Pidato Penjelasan Ranperda RPJMD pada Rapat Paripurna yang lalu bahwa Ranperda RPJMD ini disusun dengan berpedoman pada Permendagri Nomer 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah serta tata cara perubahan Rencana
Pembanguna Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Fraksi PKB, menyampaikan beberapa hal sebagai berikut
i. Memperhatikan ketentuan Pasal 4g ayat (2) Permendagri 86 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah mengajukan
rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan, Bertaya Ayat (3) yang berbunyi “Pengajuan
rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (~), harus disampaikan paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik”.

Dalam ketentuan pasal 49 ayat (2 ) dan ayat (3) tersebut di atas
secara jelas disebutkan bahwa Rancangan awal RPJMD
disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh
kesepakatan paling lambat 40 (empat puluh) hari setelah dilantik,
namun Fraksi kami tidak pernah merasa membahas dan menyepakati Rancangan Awal RPJMD tersebut.

Walaupun secara normatif, Pasal 70 ayat (2) Permendagri Nomor 86
Tahun 2017 menyebutkan bahwa Bupati/wali kota menetapkan
rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6
(enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota
dilantik. Namun Fraksi PKB perlu mengingatkan bahwa selain
ketentuan pasal 70 tersebut, masih ada ketentuan pasal 69 yang
menyebutkan bahwa Penyampaian rancangan Peraturan Daerah
tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (~), paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.

Dengan demikian bahwa Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 yang lalu, harus sudah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat tanggal 16 Mei 2020 Namun pada kenyataannya, Pemerintah Daerah baru menyampaikan Ranperda RPJMD beberapa hari yang lalu, bahkan sampai scat ini, Fraksi kami belum menerima bentuk fisik dari dokumen Ranperda tersebut.

Waktu 3 bulan yang seharusnya diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan kepada DPRD untuk membahas dokumen
RPJMD tersebut, kini hanya tersisa beberapa hari raja. Jangan sampai ada terbersit di pikiran kita bahwa DPRD pasti akan menyetujui Ranperda RPJMD ini karena jika tidak disetujui, DPRD dan Bupati/Wakil Bupati dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan.

Melalui kesempatan ini, Fraksi PKB ingin menegaskan bahwa Fraksi
PKB siap untuk menghadapi resiko apapun termasuk sanksi administrasi, manakala mekanisme dan proses yang seharusnya dijalani secara runut dan runtut, tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Apalagi ada kesan “meremehkan” peran institusi
kelembagaan, maka Fraksi PKB siap berada di depan untuk
menegakkan marwah lembaga.

Hal ini menjadi penting untuk kami sampaikan agar praktek-praktek pembahasan di “injury time” seperti ini, tidak lagi terjadi pada
masa-masa yang akan datang.

B. Aspek Substansi
Fraksi PKB memandang bahwa Pemerintah Daerah kurang memperhatikan akurasi data yang ditampilkan dalam dokumen RPJMD. Hal ini nampak dari data yang tertuang dalam Tabel 2.81
Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD Kabupaten Lombok
Tengah Tahun 2016-2021, dimana realisasi PAD Tahun 2020 dicantumkan sebesar 203,4 padahal realisasi PAD Tahun 2020
yang tertuang dalam Dokumen Ranperda Pertanggungjawaban
APBD Tahun Anggaran 2020 yang baru beberapa waktu lalu dibahas di DPRD, realisasi PAD Tahun 2020 sebesar 206,4 milyar atau terdapat selisih sebesar 2,4 milyar lebih,lebih ujarnya.

Selain itu, Fraksi PKB juga menemukan adanya inkonsistensi
antara data yang disampaikan dalam tabel dengan uraian dan
penjelasan yang disampaikan.
2. Dari Tabel 8.~ tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun
2020- 2026 diperoleh data bahwa Target Penurunan angka kemiskinan dari kondisi awal tahun 2020 sebesar X3,44 %menjadi
X3,07% di tahun Zo26, atau hanya menurun sebesar o,37 %selama 5
tahun, atau rata-rata turun o,074 % per tahun Target ini tentu jauh lebih rendah dari penurunan angka kemiskinan pada periode sebelumnya tahun 2006-2020 yang berhasil turun sebesar 2,36 % atau rata-rata turun 0,33 %per tahun.

Fraksi PKB memandang bahwa Pemerintah Daerah terlalu pesimis
dalam menentukan target penurunan angka kemiskinan padahal pada periode sebelumnya tanpa adanya KEK Mandalika, kita
mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 2,36%.
Lalu bagaimana selama 5 tahun ke depan dimana KEK Mandalika
direncanakan sudah mulai beroperasi, justru target penurunan angka kemiskinan justru jauh menurun seolah-olah keberadaan
KEK Mandalika tidak mempunyai dampak apa-apa terhadap
penurunan angka kemiskinan di Gumi Tata Tuhu Trasna.

3. Pada sisi penerimaan daerah yang bersumber dari PAD dimana
target penerimaan PAD selama 5 tahun ditargetkan hanya
tumbuh sebesar X36,8 milyar dari kondisi awal tahun 2020 sebesar
206,4 milyar menjadi sebesar 3433 milyar di tahun 2026. Besaran
target PAD ini, hanya kurang sedikit dari target PAD Kabupaten
Lombok Barat tahun Zo2~ yang sebesar 293 milyar.

Besaran target PAD ini sama sekali tidak menggambarkan
optimisme yang tinggi terhadap keberadaan mega proyek
Mandalika Resort yang selalu digaung-gaungkan akan membawa masyarakat Lombok Tengah menjadi menjadi lebih sejahtera.

Atau jangan jangan , KEK Mandalika ini memang tidak mempunyai kontribusi apa apa Bagi daerah Gumi Tatas Tuhu Trasna, ujarnya.

Bagaimana pemerintah daerah memandang keberadaan
KEK Mandalika selama kurun waktu 5 tahun ke depan,
khususnya terhadap peningkatan PAD Berta pengurangan
pengangguran dan angka kemiskinan. Kedua : sejauhmana kontribusi KEK Mandalika terhadap penyerapan hasil bumi dan peternakan masyarakat??? karena fakta di
lapangan, buah, sayur sayuran, daging dan telur justru
masih dipasok dari luar daerah Lombok Tengah.
Khusus terhadap buah melon dan semangka yang
menjadi harapan petani di wilayah selatan yang scat ini
kebanyakan hanya dieter di pinggiran jalan, bagaimana
peran pemerintah daerah untuk ikut membantu dalam
memasarkan hash petani tersebut.
Ketiga : apa langkah-langkah yang telah dan akan diambil pemerintah
terhadap beberapa aset yang saat ini terbengkalai
padahal pembangunannya telah menelan anggaran
bermilyar-milyar seperti Pasar Seni Kuta dan Pasar Holtikultura Pancor Dao… Keempat :bagaimana progres penanganan Covid-19 serta proyeksi penanganan ke depan, Berta pengaruhnya terhadap
pengelolaan keuangan daerah.
Mohon penjelasan lebih lanjut, tutupnya. (ME. Red)

  • Share