7 Fraksi Dewan Setuju Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 Di Purnakan, 2 Fraksi Abstain

  • Share

Lombok Tengah, MediaMe.Id. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (DPRD) menggelar sidang Paripurna dengan agenda, Peyampaian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah Terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Sidang Paripurna ini di buka oleh Wakil Ketua DPRD Loteng, L. Rumiawan, SH. yang langsung dihadiri oleh Bupati Kabupaten Lombok Tengah, HL Pathul Bahri,SIP, Plh Sekwan Dprd Kabupaten Lombok Tengah, Suhadi Kana, S. Sos, Mh, Forkopimda Lingkup Lombok Tengah, di Ruang Sidang Utama Dprd Kabupaten Lombok Tengah, berlangsung khidmat dengan prokes Covid-19 yang ketat, 05- 06.

Ahmad Rifai sebagai juru bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah mengatakan, salah satu implementasi dari fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPRD adalah dengan membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun terkait dengan fungsi pengawasan, maka DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dibahas dan diklarifikasi lebih lanjut, jelasnya.

Lebih jauh Politisi Partai PKS ini meyampaikan, APBD memiliki fungsi dan manfaat yang penting bagi masyarakat Lombok Tengah. APBD menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk merealisasikan rencana pembangunan yang telah terdokumentasikan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Melalui APBD, pemerintah daerah bisa merealisasikan pelayanan dasar kepada masyarakat, membangun infrastuktur yang mendorong dan
mendukung aktivitas masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan atau memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat di Lombok Tengah, terangnya.

Dalam Pasal 22 ayat 5 dinyatakan “Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.” jelas Rifai.

Struktur Umum Apbd Tahun Anggaran 2020, Pada tahun anggaran 2020, pemerintah kabupaten Lombok Tengah berhasil membukukan pendapatan sebesar 2,096 Trilyun dari target yang dicanangkan sebesar 2,118 Trilyun. Realisasi pendapatan tersebut setara dengan 98,99% terhadap target pendapatan yang dicanangkan, sebutya.

Adapun realisasi belanja dan transfer pada tahun anggaran 2020 sebesar 96,53% dari target yang dicanangkan yaitu 2,093 Trilyun dari target belanja dan transfer sebesar 2,168 Trilyun. Adapun pembiayaan netto dibukukan sebesar 54,532
Milyar. Dengan demikian SILPA pada tahun anggaran 2020 berjumlah sebesar 57,647 Milyar, lergkap informasi ~ terkait realisasi Tahun Anggaran 2020.

Dari sisi tren, jumlah pendapatan maupun belanja daerah pada periode 2017-2019 secara konsisten terus tumbuh. Namun pada tahun anggaran 2020, realisasi pendapatan, belanja dan transfer daerah berkurang. Geliat pembangunan pariwisata di Lombok Tengah belum mampu mengatasi Covid-19 yang melanda
dunia. Karena itu, pemulihan sosial-ekonomi-kesehatan akibat Covid-19 adalah kunci pertumbuhan pembangunan pada masa mendatang.

Penilaian Terhadap Realisasi Pendapatan, Realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2020 yaitu 2,096 Trilyun.

Realisasi itu setara dengan 98,99% atas target pendapatan yang ditetapkan pada tahun anggaran 2020 sebesar 2,118 Trilyun. Tingginya persentase realisasi tersebut didukung oleh capaian realisasi PAD (106,43% atas target), lain-lain pendapatan yang sah (110,47% atas target) dan pendapatan dari transfer (97,54%).

Selanjutnya, sesuai mekanisme pembahasan Ranperda yang tertuang dalam Peraturan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lombok Tengah, maka masing-masing fraksi DPRD
Kabupaten Lombok Tengah telah menyampaikan pendapat akhirnya, seperti :

Fraksi Gerinda
Fraksi Partai Gerindra dengan juru bicara Muhalip, menyatakan Sepakat dan Setuju Ranperda tentang Laporan Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dibawa ke Sidang Paripurna untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, dengan catatan dan rekomendasi sebagai berikut
1) Agar dapat segera diperjelas tentang besaran hutang atau tagihan PLN ke Pemerintah Daerah terkait dengan tagihan PJU (Penerangan Jalan Umum).
karena ada asumsi bahwa besar tagihan PLN tersebut sangat besar atau tidak sesuai dengan perhitungan pada Pemerintah Daerah.
2) Penerima manfaat pada masyarakat dari program – program yang dirumuskan oleh Dinas Pertanian tidak hanya monoton pada salah satu lembaga Baja, sebagai contoh seperti kelompok tani Baja, melainkan harus
ada lembaga – lembaga lain bisa sebagai penerima manfaat seperti
kelompok usaha bersama (KUBE), Koperasi dan lain – lain. Pada dasarnya program tersebut bisa meningkatkan dan memajukan perekonomian masyarakat.

2. Fraksi Golkar, Syarifudin, S Ag menyatakan sepakat dan setuju Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk ditindaklanjuti ke Sidang Paripurna dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kab. Lombok Tengah, dengan catatan agar dalam setiap penyusunan peraturan Peraturan Bupati hendaknya memperhatikan
saran dan masukan dari berbagai elemen masyarakat termasuk DPRD sehingga produk hukum yang dihasilkan tersebut tidak menimbulkan resistensi dan dapat
lebih diterima oleh masyarakat luas.

3. Fraksi PKB
Melalui juru bicaranya H. Ahkam menyatakan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Setuju terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Lombok Tengah
dengan catatan dan rekomendasi sebagai berikut
1) Terhadap hutang Pemerintah Daerah pada PLN terkait dengan tagihan PJU kita, harus segera diperjelas tentang mekanisme perhitungan PLN dengan mekanisme perhitungan Pemerintah Daerah dalam menentukan besarnya tagihan, karena berdasarkan laporan TAPD ada perbedaan jumlah hutang
yang harus dibayar pemerintah daerah dengan besar tagihan yang
disampaikan PLN. Untuk itu, terkait hal ini tidak hanya menjadi rekomendasi tetapi harus ada tindaklanjut dengan membentuk tim. 2) Berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020, dalam audit tersebut BPK masih banyak menemukan terhadap pekerjaan yang kurang volume, kelebihan
pembayaran dan lain sebagainya di beberapa OPD, dan hal ini selalu terjadi setiap tahun. Untuk itu agar hal tidak terjadi lagi, kedepan agar mekanisme perhitungan antara Auditor Teknis BPK dengan Konsultan Pengawas OPD
harus sama tentang pemahaman dan ada kesepakatan tentang Cara
menghitung dalam mengaudit pekerjaan.
3) Dinas Pertanian harus lebih selektif dalam menentukan arah program yang kurang sesuai dengan peruntukan, sehingga tidak ada program yang tidak sesuai peruntukan yang menjadi temuan BPK terhadap program tersebut.
4) Kedepan tidak ada lagi keluhan — keluhan guru terhadap belum terbayar insentif tunjangaanya dan jangan sampai ada lagi terjadi tunggakan – tunggakan terhadap pembayaran tunjangannya.
5) Terhadap temuan —temuan BPK harus bisa diselesaikan sampai batas waktu yang sudah ditentukan.

4. Fraksi PKS
Melalui jurubicaranya H. Ahmad Supli, SH Fraksi PKS menyatakan setuju dengan catatan sebagai berikut, 1) Terhadap temuan – temuan dalam LHP BPK yang mewajibkan kepada pihak – pihak untuk membayar sampai dengan tanggal 6 Juli 2021 dan harus
dipastikan bahwa sampai dengan batas waktu tersebut sudah terbayar. 2) Koordinasi antar OPD harus terkoordinasi dengan baik yang dikomandani oleh TAPD, terkait dengan pola pengadaan barang dan jasa tentang sepesifikasi dan syarat- syaratnya sehingga tidak terdapat perbedaan longgar ketatnya proses dalam pengadaan barang antar OPD. 3) Konsultan dalam melakukan perencanaan, harus lebih aspiratif harus mendengar keinginan masyarakat terhadap spesifikasi barang yang diinginkan agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Konsultan yang tidak aspiratif yang tidak mendengar keinginan masyarakat harus segera dievaluasi. Terkait dengan pokok-pokok pikiran masyarakat, TAPD harus berimprovisasi atau menyesuaikan agar kehendak masyarakat tertampung di dalam kamus pokir sehingga sejalan dengan keinginan masyarakat dan harus ada komunikasi TAPD dengan DPRD terkait hal tersebut.
4) Terkait dengan Piutang Pemerintah Daerah harus segera bisa tertagih dan bisa terselesaikan dengan membentuk tim, atau instansi yang menangani lebih fokus untuk menyelesaikannya.
5) Terkait dengan pembayaran PJU harus segera diperjelas, tentang berapa sesungguhnya yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah.

5. Fraksi PBB
Melalui juru bicaranya Legewarman, S.IP Fraksi PBB menyatakan setuju dengan catatan dan rekomendasi sebagai berikut, 1) LHP BPK Tahun 2020 ini adalah seharusnya menjadi evaluasi kita bersama agar tidak terulang lagi pada tahun – tahun berikutnya. 2) Terkait dengan temuan – temuan dalam LHP BPK terhadap kurang volume, kelebihan bayar dan lain —lain, Konsultan dari Pemerintah Daerah dengan tim pemeriksa BPK harus ada penyamaan tentang pola perhitungan, karena terlalu banyak perbedaan sehingga menjadi temuan seperti kurang volume, lebih bayar padahal menurut perhitungan konsultan kita menganggap bahwa tidak
terjadi kurang volume dan lebih bayar menurut perhitungannya. Untuk itu, kita harus mengikuti pola perhitungan BPK agar tidak menjadi temuan – temuan kembali, atau kita anggap BPK lebih kompeten sehingga apa yang dipakai BPK
itu yang kita terapkan menjadi pola perhitungan kita di Ka b. Lombok Tengah. 3) Harus ada kreasi dan inovasi dari OPD terkait dalam hal ini Bapenda untuk melakukan penyelesaian atau penagihan terhadap piutang kita cukup besar.4) Terkait dengan BPKAD ada beberapa temuan terhadap penataan asset, untuk itu BPKAD harus lebih professional dalam melakukan pengelolaan asset dan
harus segera melakukan kajian tentang aset bila perlu DPRD
Kabupaten Lombok Tengah membentuk pansus asset, karena banyak asset yang tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik,
5) Terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kab. Lombok Tengah, OPD terkait harus ada kreasi dan inovasi, karena yang menjadi sorotan kami terutama pada
Dinas Perhubungan terkat retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, trendnya terns menurun dari tahun ketahun, untuk itu, hal terus menjadi atensi kita bersama dan evaluasi terhadap penempatan pejabat- pejabat pemerintah daerah Kab. Lombok harus sesuai dengan bidangnya atau keahliannya. (The
Right Man On The Right Place.). 6) Harus ada peningkatan kinerja dan koordinasi antar OPD, karena kurangnya koordinasi sehingga ada kesan lempar tanggung jawab antar OPD..

6. FRAKSI ANB, Melalui juru bicaranya Lalu Amrillah, S.IP Fraksi Amanat Nurani Berkarya menyatakan Setuju untuk ditetapkan menjadi Perda pada Sidang Paripurna, dengan catatan dan rekomendasi yang sama dengan Fraksi Partai Golkar.

7. Fraksi Nasdem Perjuangan
Melalui juru bicaranya Tohri, S.Pd.I Fraksi Nasdem Perjuangan Setuju Ranperda ini dibawa ke Sidang Paripurna untuk ditetapkan menjadi Ranperda, dengan catatan dan rekomendasi sebagai berikut
1) Catatan dan Rekomendasi Fraksi Nasdem Perjuangan pada prinsipnya tidak jauh beda dengan pendapat fraksi – fraksi lainnya.
2) Sebagai tambahan catatan Fraksi Nasdem Perjuangan adalah Dalam pelaksanaan beberapa program tahun 2020 terdapat keluhan dari rekanan – rekanan menganggap bahwa ada ketimpangan terhadap pembiayaan
administrasi yang sangat signifikan pada beberapa OPD terutama pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Dinas PUPR.
Dengan demikian, dari 9 Fraksi di DPRD Kabupaten Lombok Tengah, 7 Fraksi hadir dan menyatakan persetujuannya dan 2 Fraksi abstain.

Sementara itu Bupati Lombok Tengah, HL. Pathul Bahri, SIP mengatakan trimakasih dan apresiasi setinggi – tingginya terhadap DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang telah melaporkan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ini, yang tentu telah meyita bayak waktu dan pikiran, disamping membahas Ranperda lainnya yang telah kita usulkan, ungkapnya. (ME. Red)

  • Share