DPW NTB Beringin Karya Bentuk TPF Atas Sejumlah Dewan Melanggar AD/ART,PO Partai

  • Share

Lombok Barat, MediaMe.Id. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Beringin Karya (Berkarya) Provinsi NTB telah mengeluarkan surat dan telah menunjuk Tim Pencari Fakta (TPF) atas sejumlah oknum anggota DPRD yang di duga telah melanggar anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), Peraturan organisasi (POP) partai berkarya.

Dikeluarkannya surat penunjukan TPF tersebut di atas dasarkan pada sejumlah pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada pengurus DPW Partai Berkarya provinsi NTB.

Dalam surat tersebut terdapat sejumlah nama yang ditujuk dan ditugaskan untuk mencari pakta-pakta atas pengaduan masyarakat yang dilayangkan masyarakan kepada DPW.

Sekain itu TPF juga bertugas melakukan sidang kode etik atas pelanggaran peraturan organisasi (PO) yang akan merekomendasikan apakah kasus pelanggaran tersebut dapat dilanjutkan ke DPP Partai Berkaya ataukah sampai disitu jika tak terbukti.

Adapun nama yang ditugaskan diantaranya wakil ketua bidang advokasi hukum dan HAM DPW partai berkarya serta berkoordinasi dengan sejumlah wakil ketua yang terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota dewan tersebut.

Dari nama-nama sejumlah oknum anggota DPRD tersebut terdapat Lima oknum anggota yang telah diadukan oleh masyarakat dan diduga telah melanggar AD/ART serta PO partai Berkaya.

Demi menjaga marwah partai, ketua DPW Partai Berkarya NTB H. Agus Kamarwan SH, yang di temui mengungkapkan bahwa dirinya tidak mau mengambil langkah-langkah tanpa bukti – bukti dan fakta-fakta serta melalui proses keputusan sidang yang akan dilakukan oleh masing-masing bidang yang telah diberi amanah partai, terangnya, 9 – 06

Selain itu pihaknya juga tidak menginginkan kekisruhan terjadi ditubuh partai yang sedang di pimpinnya saat ini.

“Memang saya selaku ketua telah menunjuk dan menugaskan sejumlah nama yang bertugas melakukan mencari dan mengumpulkan pakta-pakta atas perbuatan yang diduga melanggar AD/ART, serta PO partai Berkarya atas aduan dari masyarakat” terangnya.

“Keputusan yang nantinya diambil dalam memutuskan terbukti tidaknya oknum rekan-rekan anggota kita tersebut tergantung dari TPF sendiri dan hasil sidang yang dilaksanakan nantinya” tegasnya.

Disampaikan pula jumlah anggota dewan yang diduga melanggar AD/ART serta PO partai atas aduan masyarakat terdapat 5 anggota Dewan dan 1 pengurus DPD ” kita kan tidak tau apakah benar aduan masyarakat atau tidak? Apakah fakta-fakta yang diajukan oleh masyakat benar atau tidak?” Terangnya” jika benar telah melanggar maka kami akan lanjutkan untuk diproses baik ke DPP sampai DPP mengeluarkan surat pemecatan” lanjutnya.

“Tapi situasi saat ini kami masih persiapan untuk mempersiapkan diri mengikuti verifikasi partai yang sebentar lagi akan segera dilaksakan pihak KPU, maka kami lebih pokus dulu, selebihnya kami serahkan kepada rekan-rekan yang telah di tugaskan” ungkapnya. (ME. Red)

  • Share