Dewan Loteng Mulai Menerima Vaksinasi Covid-19

Lombok Tengah, MediaMe.Id. Sejumlah 49 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok akan menerima program Vaksinasi Covid-19 setelah sebelumnya L. Rumiawan, S. Sos dari unsur pimpinan Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) telah menerima vaksinasi tersebut. Untuk program vaksinasi covid-19 ini dijadwalkan tiga hari telah tuntas untuk Vaksinasi Covid-19 tahap pertama, sementara untuk tahap selanjutnya 14 hari kedepan, ungkap Plt Sekwan Dprd Kabupaten Lombok Tengah, Sudikana, M. SI. di Ruang Banmus Dprd, 08 – 03.

Selanjutnya Sudikana mengatakan hampir 50 persen lebih jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (DPRD) sudah melakukan registrasi. Diyakini, sampai batas waktu yang ditentukan, yakni pada hari Rabu mendatang sudah 100 persen. Untuk vaksinasi tahap kedua akan dilaksanakan 14 hari kemudian, terangnya.

Lebih jauh Plt Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok ini meyampaikan, “Dewan kita kan punya kesibukan masing-masing. Makanya kita targetkan 3 hari. Perlu diketahui bahwa mereka sangat antusias untuk divaksin,” terangnya.

Diharapkan, dengan vaksinasi Covid-19 ini segera berlalu. Selain itu, masyarakat juga tidak was-was lagi untuk divaksin. Mengingat, vaksin ini aman dan halal. “Kalau vaksin ini tidak aman, mustahil pemerintah akan menjerumuskan rakyatnya. Ini semua dilakukan demi kesehatan dan keselamatan kita bersama,” paparnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPC Partai PBB Legewarman mengatakan, Semua masyarakat tampa terkecuali diharapkan untuk menerima Vaksinasi Covid-19 ini bukan sebagai beban, sehingga Corona ini segera leyap dari Indonesia, terutama di Bumi Tatas Tuhu Trasna dan refocusing anggaran dewan tidak terjadi lagi, sehingga semu program yang di hajatkan untuk masyarakat berjalan lancar, jelasnya.

Lanjut Lege, dampak dari pandemi Covid-19 ini selama dua tahun telah terjadi refocusing anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (DPRD) di tahun pertama refocusing anggaran Rp 406 M sementara untuk tahun ini Rp 116 M, sehingga hal ini tentu menggagu program kita untuk menyerap asfirasi masyarakat dan menganggarkanya, pungkasnya.