KPUD Loteng Abaikan Satgas Covid-19

  • Share

Lombok Tengah, MediaMe. Id. Alasan yang dikemukakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) ‎Lombok Tengah melarang wartawan meliput pada debat Cabup-Cawabup Loteng beberapa waktu lalu ‎mentah.‎

Alasan bahwa pihak KPUD Loteng melarang peliputan karena melaksanakan protokol kesehatan ‎‎(Prokes) Covid-19 sepertinya hanya bualan semata.‎

Hal itu terungkap ketika awak media mewawancarai Sekretaris Satgas penanganan Covid-19 Loteng, HL ‎Idham Khalid, Rabu (18/11) usai mengikuti sidang paripurna di Kantor Dewan Loteng.‎

Dalam wawancara itu, Idham mengungkapkan fakta bahwa pada prosesi debat Cabup-Cawabup tahap ‎I beberapa waktu lalu, pihak Satgas ternyata tidak dilibatkan sama sekali. Bahkan, untuk undangan ‎mengikuti dan memantau jalannya debat juga tidak ada dilayangkan KPU kepada pihak Satgas.‎

“Kami tidak dilibatkan, tidak ada undangan ke Satgas,” beber pria yang juga menjabat sebagai Plt Sekda ‎Loteng ini.‎

Idham mengatakan, meskipun proses penyelenggaraan debat diserahkan sepenuhnya ke KPU, tetapi ‎karena kondisi saat ini menyangkut masalah Covid-19, seharusnya Satgas Covid-19 Lombok Tengah ‎juga dilibatkan.‎

“Itu memang haknya KPU sebagai penyelenggara, tetapi seharusnya dapat undangan,” kata Idham. ‎‎“Kami sayangkan juga,” sambungnya.‎

Terlebih lagi, lanjut Idham, akses publik untuk mendapat informasi proses dan hasil debat menjadi ‎terbatas karena ada insiden pelarangan jurnalis dalam melakukan liputan.‎

Menurutnya, jika memang alasan pencegahan Covid-19 atau melaksanakan protokol kesehatan, ‎seharusnya KPU bisa mensiasati agar minimal dua pertiga dari undangan yang hadir berasal dari ‎kalangan wartawan.‎

“Seharusnya bisa disiasati seperti itu,” tukasnya.‎

Sementara mengenai anggaran debat Cabup-Cawabup, Sekretaris Satgas pencegahan Covid-19 yang ‎juga Plt Sekda Loteng ini enggan berbicara banyak.‎

Meski begitu, dia mengatakan jika dana hibbah yang diberikan Pemda ke KPU bernilai cukup fantastis ‎dan seharusnya bisa memperlancar proses pesta rakyat lima tahunan ini dari awal hingga akhir.‎

Hanya saja, untuk porsi anggaran masing-masing prosesi mulai dari awal hingga akhir nanti, pihak ‎Pemda tidak diberitahu oleh KPU dan tidak dilibatkan dalam penyusunannya.‎

“Pemda sudah memberikan dana hibbah dan kewajiban Pemda sampai di sana, berapa anggarannya ‎masing-masing proses, itu merupakan ranah KPU dan kami tidak dilibatkan,” tandasnya.(ME.red)

  • Share