JPS Mantap Lobar untuk Masyarakat Terdampak Covid-19 Mulai Disalurkan

  • Share

Lombok Barat, MediaMe.id – Setelah melalui proses pendataan dan validasi data yang cukup alot dengan prinsip Kehati – hatian, agar program tersebut tepat sasaran dan tidak tumpang tindih, Akhirnya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat salurkan program bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bentuk Sembako untuk penanganan dampak Covid-19.

Penyaluran perdana itu serentak di Tiga lokasi, yaitu di Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari, Desa Kuripan Induk Kecamatan Kuripan, dan Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, hari ini, Jum’at (1/5).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, Lalu Martajaya menjelaskan, sebelum bantuan Sembako disalurkan ke masyarakat yang berhak menerima, harus melakukan proses sinkronisasi, verifikasi, dan bahkan validasi data penerima manfaat agar tidak tumpang tindih dengan penerima berbagai jenis bantuan yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi, bahkan juga oleh Pemerintah Desa.

“Pemda Lobar sendiri punya program juga yakni JPS Mantap,” ungkapnya saat dampingi Bupati untuk launching di Aula Kantor Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari.

Dia menegaskan, kelompok penerima manfaat JPS Mantap ini sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Non DTKS).

“DTKS ini merupakan acuan kita, sehingga yang ada dalam data ini yang bisa kami berikan adalah sisa data dari enam program lain yang ada di Kabupaten Lombok Barat seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Harapan Keluarga (PKH), Bansos Tunai, JPS Gemilang punyanya Provinsi, dan yang bersumber dari Dana Desa,” kata dia.

Khusus untuk JPS Mantap lanjutnya, diberikan kepada penerima yang berasal dari data Non DTKS. Mereka adalah kelompok masyarakat penerima yang tidak masuk dalam DTKS, namun terdampak secara ekonomi oleh merebaknya wabah Covid 19. Mereka itu termasuk pekerja harian lepas seperti pegawai hotel yang saat ini di-PHK dan tenaga kebersihan.

Lalu Martajaya menyampaikan jenis program penanganan dampak Covid 19 di Kabupaten Lombok Barat. Untuk program dari Kementerian Sosial yang biasa disebut Program Keluarga Harapan (PKH), jumlah penerima sebanyak 42.201 jiwa.

Selain PKH, Pemerintah Pusat juga menggelontorkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 73.072 Kepala Keluarga, Bantuan Sosial Pangan (BST) untuk 31.205 Kepala Keluarga yang rencanannya akan diberikan untuk bulan April sampai Juni 2020, serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Non Program yang akan menyasar 9.695 Kepala Keluarga selama 10 bulan.

Selain dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memberikan bantuan yang disebutnya dengan JPS NTB Gemilang di mana untuk Lombok Barat dialokasikan kepada 8.052 Kepala Keluarga.

“Dengan berbagai program tersebut, kita melakukan verifikasi sehingga bisa mendapatkan data yang tidak tumpang tindih dengan program-program tersebut. Untuk JPS milik Lombok Barat yang kita sebut JPS Covid 10 atau JPS Mantap, untuk tahap 1 ini akan menyasar sebanyak 21.894 Kepala Keluarga dari 30.000 yang direncanakan,” terang Lalu Martajaya.

Pada kesempatan itu juga, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid menegaskan bahwa JPS Mantap ini untuk menjangkau masyarakat yang tidak tertangani oleh berbagai program lainnya.

“Kita di Lombok Barat akan menyasar 30 ribu KK. Sekarang baru masuk data sekitar kurang dari 21.900 KK. Karena masih ada masyarakat kita yang berhak namun belum tercover di program Pemerintah Pusat, Program Pemerintah Provinsi dan BLT Desa, maka ini yang kita cadangkan untuk mereka,” paparnya.

Untuk launching perdana hari ini, JPS Mantap di Desa Jatisela untuk tahap satu menyasar 142 Kepala Keluarga dan untuk tahap berikutnya untuk 70 Kepala Keluarga.

Untuk Desa Kuripan Induk, launching yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah H. Baehaqi yang memastikan agar JPS Mantap sampai kepada sasaran yang di tahap satu berjumlah 261 Kepala Keluarga, namun masih akan diverifikasi lagi untuk tahap keduanya.

Sedangkan launching di Desa Sekotong Tengah dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun yang memberikan paket JPS Mantap kepada 289 Kepala Keluarga di tahap satu dari total penerima yang berjumlah 516 Kepala Keluarga.

Berbeda dengan pola penyaluran program lainnya, JPS Covid 19 Lombok Barat ini menggandeng pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai mitra yang menjadi penyedia dan penyalur seluruh paket bantuan. Dengan nilai paket sebesar Rp. 250.000, pihak BUMDes harus mengkonversinya menjadi 15 Kilogram beras, 1 Kilogram Gula Pasir, 1 Kilogram Minyak Goreng, 1 terai telur yang berisikan 30 butir telur ayam, dan 1 pcs Masker yang kemudian ditukarkan dengan kartu oleh penerima manfaat.

Sekretaris Daerah H. Baehaqi memastikan bahwa penggunaan BUMDes yang harus bermitra dengan usaha kecil menengah di desa bersangkutan sudah menjadi ketentuan yang wajib dalam pelaksanaan program.

Kalaupun suatu desa belum memiliki BUMDes, maka harus menggunakan BUMDes terdekat.

“Jika semua BUMDes di Lombok Barat bisa kita gerakkan, tentu akan menggerakkan ekonomi warga sekitar, bisa menyerap produk-produk lokal seperti beras hasil dari Kelompok Wanita Tani (KWT) atau petani kita di desa itu, peternak telur ataupun pengolah minyak goreng jelengean produk lokal warga. Semuanya bisa berputar dan ekonomi kita akan tetap jalan,” kata Baehaqi.

Penggunaan BUMDes ini terbukti memberi angin segar perekonomian buat para pengurusnya, setidaknya ikut terlibat aktif membantu warga penerima manfaat.

Pemerintah Desa Kuripan Induk menyerahkan agar program JPS Mantap dikelola dan disalurkan oleh BUMDes Kuripan Mandiri, sedangkan Desa Sekotong Tengah menggunakan bendera BUMDes Siu Karye. Untuk Desa Jatisela menyerahkannya kepada BUMDes-nya yang bernama BUMDes Remaja.

Terhadap hal itu, Ketua BUMDes Remaja Desa Jatisela Ahyar Rasidi memastikan bahwa seluruh sembako yang disiapkan pihaknya bersumber dari masyarakat yang ada di Desa Jatisela.

Dia mengatakan, dirinya menggunakan beras yang kualitas super dari pengusaha desa setempat, masalah harga, jika di pasaran sampai Rp. 12 ribu, namun di RAB di patok harga Rp. 11 ribu. Hal itu dilakukan karena ini untuk bantuan, sehingga bisa dibilang ada subsidi Rp 1000 (dari harga pasaran, red), sedangkan harga pokoknya sekitar Rp. 9.500.

“Jadi untungnya sedikit. Terus untuk telurnya dari agen, jadi saya bisa pilih telurnya yang besar-besar biar masyarakat tidak komplain. Sesuai dengan arahan dari pemerintah, warga yang datang untuk mengambil ke BUMDES. Dengan cara datang membawa kartu yang diberikan dari Kabupaten serta fotocopy KK dan KTP,” pungkasnya.(ME.red)

  • Share