Jawaban Pemda Loteng Terhadap Ranperda Tentang RPJMD 2021-2026

  • Share

Lombok Tengah, MediaMe.Id. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (DPRD) menggelar Sidang Paripurna dengan Agenda Peyampaian Jawaban Kepala Daerah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi -Fraksi Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 di ruang Sidang Utama Dprd Kabupaten Lombok Tengah, Senin 2 – 08, berlangsung khidmat dengan prokes Covid-19 yang ketat.

Sidang Paripurna ini langsung dibuka dan dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, M. Tauhid yang di dampingi oleh Wakil Ketua Pimpinan, Plh Sekuan Dprd, Suhadi Kana, S. Sos, Mh.
Bupati Lombok Tengah, HL. Pathul Bahri, SIP yang didampingi oleh Sekda Loteng dan Forkopimda Lingkup Lombok Tengah.

Bupati Lombok Tengah, HL. Pathul Bahri, SIP menjelaskan, sebagaimana pemandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan, pada Sidang Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, maka terhadap hal-hal yang memerlukan penjelasan di dalam penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi tersebut, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Fraksi Partai Gerindra, hubungan antar dokumen perencanaan sesuai dengan pedoman penyusunan RPJMD adalah dokumen RPJPD, RTRW, RPJMD Provinsi dan RPJMN menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. Sedangkan Rencana Strategis (Renstra) merupakan Operasionalisasi RPJMD di tingkat Perangkat Daerah sehingga dalam penyusunannya akan mempedomani RPJMD.
“Rumusan Visi dan Misi Kepala Daerah yang merupakan janji politik dan disampaikan pada masa kampanye, menjadi dasar visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan menjadi dasar dalam perumusan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan pasal 166 permendagri nomor 86 tahun 2017”, terangnya.

Selanjutnya Ketua DPC Partai Gerinda Lombok Tengah ini mengatakan, permasalahan kemiskinan, gini rasio (ketimpangan pendapatan) dan pemerataan infrastruktur menjadi perhatian pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Misi ke Empat yaitu Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan di dukung infrastruktur berkualitas. Hal ini dicapai dengan strategi meningkatkan Investasi di daerah, Peningkatan Perlindungan Sosial, meningkatkan Nilai Tambah Industri Pengolahan, meningkatkan daya saing sektor agraris untuk mendukung ketahanan pangan, peningkatan kualitas dan kapasitas sistem jaringan infrastruktur jalan, irigasi dan air minum. Hal ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Bulan Bintang, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Amanat Nurani Berkarya dan Fraksi Nasdem Perjuangan, tegasnya.

Fraksi Partai Golongan Karya, menyoroti, peningkatkan kualitas dan layanan kesehatan masyarakat tetap menjadi fokus pemerintah daerah, hal ini termuat dalam tujuan dan sasaran misi ke Dua yaitu mencapai Sumber Daya Manusia yang cerdas, mandiri dan unggul.

Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan kualitas tenaga kesehatan menjadi arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah.
Terkait dengan perencanaan spasial termasuk di dalamnnya dinamika batas wilayah dan perubahan rencana detail Tata Ruang Perkotaan Praya akibat pemindahan Kantor Bupati, menjadi bagian dalam perubahan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang Perkotaan Praya yang sedang berproses, urainya.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Target penurunan kemiskinan dan penetapan target pendapatan asli daerah telah mempertimbangkan dampak pandemi covid-19 yang telah mengakibatkan kinerja ekonomi di berbagai sektor menurun khususnya sektor pariwisata. Hal ini juga menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing melalui peningkatan kompetensi yang sejalan dengan kebutuhan untuk mendukung KEK Mandalika. demikian juga halnya dengan integrasi pengembangan kawasan pertanian di Utara dan kawasan Tengah sebagai pusat jasa, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan KEK Mandalika. dengan berbagai upaya tersebut keberadaan KEK Mandalika di Lombok Tengah akan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sekaligus juga menjawab pertanyaan Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Bulan Bintang dan Fraksi Partai Amanat Nurani Berkarya.

Terkait peningkatan Layanan Irigasi melalui penambahan jumlah sumber Air Irigasi, tetap menjadi perhatian Pemerintah Daerah melalui berbagai sumber pendanaan khususnya dari Pemerintah Pusat. Hal ini juga menjawab pertanyaan Fraksi Partai Bulan Bintang.

Fraksi Partai Demokrat, menyoroti
penyusunan RPJMD diawali dengan kajian teknokratik berdasarkan data, dan telah memperhatikan dinamika isu yang berkembang. Dalam proses penyusunannya telah melibatkan masyarakat dan stakeholders terkait dalam rangka penyempurnaan dokumen RPJMD sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan. Indikator capaian pembangunan yang ditargetkan telah memperhitungkan potensi dan kemampuan fiskal daerah. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Amanat Nurani Berkarya.

Fraksi Persatuan Pembangunan,
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah Lombok Tengah menyediakan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat, sekaligus sebagai alternatif media komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini sekaligus menjawab tanggapan dari Fraksi Amanat Nurani Berkarya.

Fraksi Partai Bulan Bintang, Kebijakan pengembangan wilayah dilakukan secara holistik-tematik, integratif dan spasial. Pengembangan wilayah di Kawasan Utara, Tengah ataupun Selatan harus dipandang sebagai Satu Kesatuan Pembangunan secara menyeluruh, terintegrasi dan saling mendukung  berdasarkan karakteristik serta potensi wilayah. Pembangunan di satu kawasan pasti membutuhkan dukungan dari kawasan lainnya mengingat perbedaan potensi, karakteristik dan keterbatasan-keterbatasan satu wilayah. Dengan cara pandang seperti ini diharapkan pengembangan wilayah dapat dilakukan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Pemanfaatan aset-aset daerah untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus diupayakan agar dapat dimanfaatkan secara optimal. optimalisasi Pasar Agrobisnis Pancor Dao akan dilakukan dengan menyiapkan kelembagaan pengelola pasar yang diharapkan mampu mengelola lokasi tersebut secara profesional, dan memastikan adanya bisnis Plan yang jelas agar pengelolaannya kedepan terintegrasi dengan Destinasi Wisata yang terdapat di Kawasan Utara. Sedangkan optimalisasi Pasar Kuta akan dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan sarana dan prasarana pendukung seperti listrik, sanitasi dan drainase untuk memenuhi standar kualitas pasar, terang Pathul Bahri.

” Penanganan pandemi covid-19 di Kabupaten Lombok Tengah memperhatikan aspek epidemologi yang didasarkan pada perkembangan kasus yang terjadi”. Sejalan dengan kebijakan regulasi Pemerintah Pusat terkait pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi covid-19, Pemerintah Daerah terus melakukan edukasi dan pemantauan aktifitas masyarakat khususnya di tempat-tempat umum agar mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah Daerah juga telah mengeluarkan¬† surat edaran tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara sebagai upaya untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran covid-19.

Terkait dampak covid-19 terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat kami sampaikan bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PKM.07/2021, terdapat pemotongan Dana Alokasi Umum dan kewajiban pengalokasian anggaran yang bersumber dari Dana Transfer Umum sebesar 8 persen untuk penanganan covid-19, sehingga Pemerintah Daerah harus melakukan rasionalisasi dan refocusing anggaran. Hal ini akan berpengaruh pada penurunan target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

Fraksi Amanat Nurani Berkarya
Strategi penanganan Stunting yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara umum dibagi menjadi Dua Kelompok, yaitu, Pertama, intervensi gizi spesifik, merupakan pendekatan di sektor kesehatan dengan titik berat pada kesehatan dan gizi ibu dan anak mulai dari kehamilan sampai dengan usia Anak 23 Bulan . Kedua, intervensi gizi, merupakan strategi penanganan stunting di luar sektor kesehatan sebagai upaya untuk mencegah dan mengurangi masalah gizi secara tidak langsung. Hal ini dilakukan melalui penyediaan akses air bersih
dan sanitasi, pemberdayaan perempuan dan lain-lain.

Fraksi Nasdem Perjuangan
Untuk mewujudkan stabilitas sosial masyarakat termasuk di dalamnya gangguan kamtibmas dibutuhkan sinergi yang kuat antara aparat pemerintahan, aparat penegak hukum dan masyarakat. Pelibatan unsur-unsur ini menjadi hal yang mutlak mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah.

Sehubungan dengan keberadaan investor yang sudah memiliki hak atas tanah dan belum memulai aktifitas usahanya, maka pemerintah daerah akan mengevaluasi dan mengupayakan peningkatan kinerja investasi sesuai kewenangan daerah.
Kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan. isu-isu lingkungan tetap menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam berbagai aktivitas pembangunan, hal ini tercermin dalam rumusan sasaran misi ke Empat Rancangan RPJMD.

Pimpinan dewan dan para anggota, serta hadirin undangan yang kami hormati, Demikianlah penyampaian jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026. Adapun hal-hal yang lebih bersifat teknis dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut, akan disampaikan pada agenda rapat pembahasan selanjutnya.

Pathul Bahri, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Fraksi-Fraksi Dprd yang telah menyampaikan apresiasi, saran dan rekomendasi. semoga Allah SWT memberikan Petunjuk dan Hidayahnya bagi kita semua dalam ikhtiar untuk senantiasa terus mewujudkan Lombok Tengah yang bersatu jaya (beriman, sejahtera, bermutu, maju dan berbudaya), tutupnya. (ME. Red)

  • Share