Data Ambaradul dan tidak valid, Pemda akan mengakaji ulang kerjasama dengan BPJS

  • Share

Lombok Tengah, MediaMe.Id. Kouta BPJS Daerah atau kepersertaan BPJS yang di biayai oleh APBD Kabupaten, untuk tahun 2021 sampai Bulan Juni 2021 sudah penuh.

“Data yang di terima oleh TKPKD Kab. Loteng, dari sekitar 50.500 jiwa Kouta BPJS daerah tahun 2021 dengan anggaran sekitar 30 Milyar, sampai bulan Mei sudah terisi sekitar 50.449 jiwa lebih”.

Seperti di ketahui, “BPJS Daerah di peruntukkan untuk masyarakat Miskin Loteng, dengan syarat, antara lain harus sudah ada di dalam data DTKS di desa setempat, kalau tidak ada di DTKS maka masyarakat harus membuat surat keterangan miskin dari desa, copi KTP dan KK, poto rumah, poto kondisi yang bersangkutan”,

Secara umum, pelayanan kesehatan dan bantan sosial bagi masyarakat miskin akan di buatkan Perbub khusus, sehingga masyarakat dapat mudah mengakses pelayanan kesehatan dan bantuan sosial lainnya, demikian di sampaikan oleh Saiful (Pokja TKPKD Kab. Loteng) saat Rakor (19/8/2021) tentang Kondisi data BPJS daerah dan Data DTKS se-Loteng.

Rakor di pimpin langsung oleh Sekda L. Firman Wijaya, ST, MT, di hadiri juga oleh Asisten 1 Setda, Kadis Dukcapil, Dinas Sosial, DPKAD, Bappeda, Perwakilan Opdes, TKSK dan Pokja TKPKD, namun Dikes sebagai tempat anggaran (DPA) BPJS daerah, tidak hadir.

Agus Heriyanto (anggota Pokja TKPKD), menambahkan “bahwa data penerima BPJS Daerah yang berjumlah 50.449 jiwa, yang di berikan oleh BPJS Loteng lewat Dinas sosial, setelah kami pilah, ada beberapa temuan terangnya”.

Lanjut Agus, permasalahan yang di temukan antara lain, “ada alamat penerima BPJS dari luar Loteng sekitar 37 orang, yaitu dari Lombok Timur, lombok Barat, bahkan dari jawa dan Sumatra ada”, paparnya.

Alamat yang di tulis dengan kolum kecamatan banyak yang tidak valid, misalnya alamat desanya di Batukliang Utara tapi di kolom kecamatan di tulis Pujut.

Kemudian yang meninggal pada tahun 2020 hanya 4 orang, padahal setiap hari selalu ada warga Loteng yang meninggal. TKPKD menerima data dari BPJS tidak dengan Nomor NIK, sehingga kesulitan melacak orang-orang yang bersangkutan,

“Mungkin BPJS sengaja memberikan data yang kacau dan amboradul supaya daerah kesulitan melakukan validasi data, yang artinya anggaran dari daerah akan tetap mengalir setiap tahun. Belum lagi data kepersertaan BPJS sharing dengan provinsi, yang berjumlah sekitar 21 ribuan” imbuhnya.

“Kami akan mengkaji lebih dalam mengenai data kepesertaan BPJS daerah ini, ungkap L. Firman Wijaya, Sekda Kab. Loteng”.

Setelah melihat kondisi data yang di sampaikan oleh Pokj TKPKD, selanjutnya kami nanti akan melakukan rapat interen dengan Bappeda, BPKAD dan TKPKD, yang selanjutnya kami laporkan ke Bupati, yang jelas beberapa pilihan mengenai kerjasama dengan BPJS ke depan, karena ini menyangkut Kebijakan pusat dan anggaran APBD yang besar setiap tahunnya.

Lanjut Sekda “apakah nanti kami akan putus sementara dengan BPJS untuk melakukan pendataan ulang, atau memvalidasi data BPJS dan kemiskinan (DTKS) lebih maksimal, supaya masyarakat miskin yang belum menerima kepersertaan BPJS bisa terakomodir dengan maksimal” pungkas, Sekda Lombok Tengah. (ME. Red)

  • Share