Peyampaian Laporan Gabungan Komisi Terhadap Hasil Pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2020

  • Share

Lombok Tengah, MediaMe.Id Rapat Paripurna Ke – 5 ini di buka langsung oleh Ketua Dprd M. Tauhid dan di hadiri langsung oleh Bupati Lombok Tengah, HL Pathul Bahri, yang didampingi oleh Sekda Loteng, HL. Idham Khalid, Sekuan Dprd Kabupaten Lombok Tengah, Suhadikana, di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok di Jontlak Praya Tengah Lombok Tengah, Kemarin, 30 – 04

Juru bicara gabungan komisi Legewarman, S. Ag. meyampaikan mengawali laporan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq hidayah serta inayah-Nya
kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini, hari ke 18 kita menjalankan ibadah puasa
Ramadhan 1442 hijriah, Insya Allah kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT, dan dapat menghadiri rapat paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat wal’afiat. Selanjutnya Solawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam, Nabi Besar
Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan Syafa’at-Nya kelak di Yaumil
Qiyamah. Amin Ya Robbal ‘alamin, ungkapnya.

Selanjutnya Legewarman meyampaikan, dimensi Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, harus dimaknai
sebagai upaya untuk mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan daerah, jelasnya.

Lanjut politisi Partai PBB ini, cakupan dimensi pertanggungjawaban kepala daerah itu, termaktub dalam
ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, yang secara teknis dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kemudian dimensi evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyangkut
penilaian indikator kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan, upaya-upaya dan kebijakan yang diambil, ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan serta tindaklanjut atas hasil laporan dan evaluasi tersebut.

Sedangkan dari sisi kewajiaban Kepala Daerah dalam menyampaikan Laporan
Keterangan Pertanggungjawban (LKPJ) kepada DPRD dalam setiap akhir Tahun anggaran adalah salah satu upaya Pemerintah, untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata
Pemerintahan yang baik (good governance), yakni adanya akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, transparansi, partisipasi masyarakat dan penegakan hukum dalam setiap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas tersebut, LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD, kemudian dibahas oleh DPRD, dan hasil pembahasannya dituangkan dalam Keputusan DPRD selambat-lambatnya 30 hari sejak LKPJ diterima.

Selanjutnya Keputusan DPRD tersebut disampaikan kepada
Kepala Daerah, ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepan.

Lebih Jauh Legewarman menyampaikan melalaui Rapat Paripurna DPRD hari Kamis, 1 April 2021 yang lalu, Bupati Lombok
Tengah telah menyampaikan penjelasannya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020, untuk selanjutnya sesuai
ketentuan Peraturan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Dokumen LKPJ itu dibahas secara
internal oleh DPRD melalaui pembahasan ditingkat komisi dan gabungan komisi DPRD, sesuai jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Masa Persidangan Ke Dua dan masa Persidangan Ke Tiga Tahun Sidang 2021 yang telah ditetapkan. Namun seiring dinamika yang berkembang dalam proses pembahasan secara internal di tingkat komisi, komisi I, Komisi III dan komisi IV memandang perlu melakukan klarifikasi data dan informasi dengan kepala OPD mitra kerja komisi, termasuk melakukan kunjungan lapangan dan kunjungan kerja, jelasnya.

Hal itu dimaksudkan untuk memperkaya materi
pemahaman terhadap ruang lingkup penyusunan rekomendasi/catatan DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Tahun Anggaran 2020.

” Dari hasil kajian dan klarifikasi masing-masing komisi DPRD Kabupaten Lombok
Tengah dengan masing-masing OPD mitra kerja, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2020, dilaksanakan
dalam suasana bencana non alam covid 19, sehingga tentu berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang sama-sama kita cintai”terang Lege.

Selanjutnya perkenankan saya, juru bicara Gabungan Komisi DPRD Kabupaten
Lombok Tengah, untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Gabungan Komisi
DPRD Kabupaten Lombok Tengah, dalam bentuk rekomendasi dan catatan penting terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020
sebagai berikut, diantaranya Peyususnan LKPJ
1. Secara keseluruhan penyusunan LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun Anggaran 2020, telah memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ungkapnya.

Lanjut Juru bicara gabungan komisi Legewarman, Walaupun demikian, Gabungan Komisi memandang bahwa dalam penyusunan dokumen LKPJ perlu ditingkatkan koordinasi antara Tim Penyusun
LKPJ selaku pengolah data dengan OPD selaku penyedia data.

Hal ini menjadi penting kami sampaikan mengingat dalam pelaksanaan konsultasi Komisi dengan OPD Mitra Kerja, ada OPD yang tidak mengetahui data yang tertuang dalam
dokumen LKPJ Sehingga tidak mampu dijelaskan secara detail terkait dengan target, realisasi dan pokok permasalahan yg ada.

Hal ini tentu sangat penting untuk bisa dijadikan Pertimbangan bagi kepala daerah untuk kedepan betul-betul lebih mengedepankan sikap profesionalitas dalam menempatkan pejabat di semua
OPD sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.

2. Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Lombok Tengah menilai bahwa secara umum
kinerja Bupati Lombok Tengah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan
Daerah tahun anggaran 2020, telah diselenggarakan dengan baik, namun ada beberapa koreksi yang harus diatensi oleh Pemerintah Daerah untuk penyempurnaan pada waktu yang akan datang, sebagaimana tertuang dalam
catatan dan rekomendasi komisi dan Gabungan komisi DPRD Kabupaten Lombok Tengah

3. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam
lampiran I LKPJ Tahun Anggaran 2020, terhadap pelaksanaan program kegiatan, selain yang dialihkan untuk percepatan penanganan covid 19, agar diupayakan untuk menampilkan permasalahan yang dihadapi dan solusi yang konkrit dan terukur, sehingga ke depan akan menjadi tolak ukur dalam mengambil kebijakan.

4. Menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah menetapkan 9
kebijakan strategis selama tahun anggaran 2020. Walaupun kita ketahui bersama bahwa, terkait dengan penundaan pembayaran insentif bagi para Tenaga kesehatan (NAKES) yang berada di garda depan dalam penanganan covid-19 di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020, masih tertunggak sampai sekarang. Hal ini tentu menjadi evaluasi bagi kita bersama agar Pemerintah Daerah lebih sensitif terhadap hal-hal yang seharusnya mendapatkan perhatian.

5. Mencermati tindaklanjut rekomendasi DPRD atas LKPJ tahun anggaran 2019, DPRD menyampaikan apresiasi kepada Kepala Daerah yang telah
menindaklanjuti Rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah Tahun 2019. DPRD memandang bahwa pelaksanaan tindaklanjut yang dilaksanakan masih
perlu terus ditingkatkan pada waktu yang akan datang, selengkapnya terlampir dalam berkas yang telah di tanda tangani, tutupnya. (ME. Red)

 

  • Share