Mataram, MediaMe.id – Penanganan dampak Covid-19 di 10 Kabupaten dan Kota di Nusa Tenggara Barat Pemerintah Provinsi NTB, telah menggelontorkan berbagai jenis program bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini dilakukan semata untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 di NTB, salah satunya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI di 10 Kabupaten dan Kota di Nusa Tenggara Barat, dalam waktu dekat akan menerima bantuan sosial (Bansos) tambahan beras sebanyak 15.279 ton.
“Berdasarkan data PKH bulan Juli 2020 sebanyak 339.588 KPM akan mendapat masing-masing 15 kg beras medium sehingga, kebutuhan NTB dalam sebulan sebanyak 5.093 ton lebih atau 15.279 ton lebih,” ungkap Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik, di Gudang Bulog Kanwil NTB, Selasa 11 Agustus 2020.
Selanjutnya Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB ini mengatakan , lebih awal KPM PKH mendapatkan bantuan uang secara non tunai dan bantuan sembako secara reguler Selanjutnya Keluarga pra sejahtera PKH diberikan beras 15 kilogram/KPM. Bansos tambahan beras ini dimaksudkan akan mampu menekan naiknya angka kemiskinan akibat dampak Covid-19 di NTB.
Ahsanul Khalik mengatakan, salah satu penyebab utama kemiskinan di NTB adalah kebutuhan konsumsi beras. Oleh sebab itu, Dinas Sosial Provinsi NTB terus mempersiapkan diri, termasuk mengkroscek langsung kesiapan beras di gudang Perum Bulog NTB di Dasan Cermen Lombok Barat.
“Bansos tambahan beras ini, dimaksudkan dalam rangka penanganan dampak Covid-19 dan mengantisipasi naiknya angka kemiskinan,” kata dia.
Lebih jauh Khalik meyatakan telah mendatangani langsung gudang beras milik Perum Bulog Provinsi NTB didampingi oleh Koordinator Regional PKH wilayah III (Bali -Nusra) dan koordinator PKH Wilayah NTB 1 , untuk memastikan kesiapan beras secara kuantitas dan kualitas. Termasuk mendiskusikan tentang mekanisme pendistribusian di Kabupaten/Kota
Hasil kroscek, beras dan kadar airnya sudah siap dan berkualitas,” ujarnya.
Dalam waktu dekat sambung Khalik, pendistribusian akan dilakukan oleh Perum Bulog Kanwil NTB, sesuai dengan pemetaan lokasi titik yang telah disepakati. Mapping data calon penerima dan titik pendistribusian sedang dalam proses finalisasi. Termasuk kesiapan koordinasi dengan pihak terkait. Hari ini juga sedianya akan digelar Rapat koordinasi dengan Kemensos melalui V-con untuk bahas hal teknis lainnya.
Proses pendampingan akan melibatkan SDM PKH di Kabupaten Kota, dibawah pemantauan dan pengawasan Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota. Pendistribusian harus tepat sasaran sesuai data dan jumlah yang di alokasi. Keluarga rentan ini dipastikan menerima haknya tanpa ada perantara pihak lain yang tidak berkepentingan.
“Jika ada ditemukan kekurangan, baik dalam bentuk jumlah dan kualitas, segera laporkan ke Dinas Sosial masing-masing. Kemudian Bulog akan siap menggantinya,” tegas Mantan Kalak BPBD Provinsi NTB ini.
Wakil Pimpinan Perum Bulog Provinsi NTB, Yudi Prakasa Yuda menjelaskan, menindaklanjuti Surat Kemensos RI nomor 1957/.5.2/BS.02.01/08/2020 tanggal 04 Agustus 2020, perihal penugasan penyediaan dan distribusi bansos beras. Perum Bulog kanwil NTB telah menyediakan beras berkualitas baik produksi lokal NTB sesuai kebutuhan penyaluran Bansos 3 (tiga) bulan sebanyak 15.261.460 kilogram yang tersimpan di gudang Perum Bulog.
“Pada prinsipnya kami telah mempersipkan beras untuk penyaluran dalam waktu dekat ini. Jenis bansos beras adalah beras medium,” tuturnya.
Setelah mengkroscek kesiapan bansos beras, Jajaran Dinsos dan Perum Bulog mencoba mencicipi nasi dari beras medium yang akan didistribusikan, ujarnya.(ME.red)
